PERANAN SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI BAGI PARIWISATA INDONESIA

Sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat maka kebutuhan untuk berlibur pun meningkat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan informasi tentang tujuan wisata, obyek wisata yang menarik, sarana yang tersedia seperti transportasi untuk mencapai daerah tujuan wisata, produk wisata yang diminati dan lain sebagainya. Untuk memperoleh informasi tersebut wisatawan sering mengalami kesulitan karena tidak mengetahui dimana dan pada siapa harus meminta informasi. Singkatnya kebutuhan informasi di bidang pariwisata meningkat dan perlu disiapkan dengan rapi dan terstruktur agar dapat diakses dengan mudah. Hal itu dapat dilihat dari data berikut. Dari data BPS untuk tahun akhir Sembilan puluhan jumlah penduduk Indonesia yang bepergian ada 46% dan secara rata-rata melakukannya 1,4 kali perjalanan per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa potensi wisata dan penduduk sangat besar karena bila seandainya satu persennya melakukan kegiatan pariwisata, maka hal tersebut sudah jumlah yang sangat besar. 

Selain kebutuhan wisatawan akan informasi yang lengkap, akurat dan mudah didapat, maka pihak lain yang juga membutuhkan data dan informasi tersebut adalah pihak pengelola industri pariwisata dan pemerintah sebagai pihak pengambil keputusan dan penentu kebijakan di bidang pariwisata.

Namun penekanan kebutuhan data dan informasi bagi masing-masing pihak berbeda. Jika bagi wisatawan adalah untuk memudahkan mereka menentukan rencana perjalanan wisatanya sementara bagi industri pariwisata dan pemerintah, adanya sistem informasi yang baik sangat membantu mereka untuk tujuan pengambilan keputusan. Suatu Sistem Informasi Manajemen dapat membantu kedua pihak terakhir.

Sejalan dengan keinginan pemerintah untuk memajukan industri pariwisata maka tentunya ada keinginan besar untuk menata informasi data pariwisata sebaik-baiknya agar masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh dengan cepat, akurat dan dapat disebarluaskan dengan mudah pula. Ada berbagai cara untuk penataan informasi tersebut. 

Kebijakan Pemerintah Dalam Perkembangan Pariwisata di Bali

           Bali merupakan daerah tujuan wisata yang sangat terkenal baik di Indonesia sampai manca negara. Karena keelokan pulau Bali, keragaman budaya, adat istiadat, masyarakatnya yang ramah tamah, dan lain-lain. Pada dasarnya bagian-bagian dari gejala pariwisata terdiri dari 3 unsur yakni : Manusia (unsur insani sebagai pelaku kegiatan pariwisata), Tempat (unsur fisik sebenarnya tercakup oleh kegiatan itu sendiri), dan Waktu (unsur tempo yang dihabiskan dalam perjalanan itu sendiri dan selama berdiam di tempat tujuan). Inilah unsur-unsur yang menjadi persyaratan terjadinya gejala pariwisata tersebut.  Maka dari itu pemerintah melakukan beberapa cara dan kebijakan-kebijakan untuk perkembangan pariwisata di pulau Bali, antara lain : perencanaan (planning) daerah atau kawasan pariwisata, pembangunan (development) fasilitas utama dan pendukung pariwisata, pengeluaran kebijakan (policy) pariwisata, dan pembuatan dan penegakan peraturan (regulation). 

Di dalam pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang berencana secara menyeluruh , sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan cultural. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata kedalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial dari suatu negara. Di samping itu, rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja kebijakan pemerintah, untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan pariwisata. Peranan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya adalah :

  1. Menyediakan infrastuktur (tidak hanya dalam bentuk fisik),
  2. Memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak swasta,
  3. Pengaturan dan promosi umum ke luar negeri,
  4. Sarana transportasi,
  5. Keadaan infrasruktur dan sarana-sarana pariwisata.